 |
| Presiden Joko Widodo |
SULAWESIPERS-- Rabu (1/6/2016) sekitar pukul 11.10 WIB, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila. Penetapan tersebut disampaikan Jokowi dalam penutupan pidato "Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945" yang dilaksanaakan di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat.
"Dengan mengucap bismillah, tanggal 1 Juni ditetapkan diliburkan dan diperingati sebangai Hari Lahir Pancasila," tegas Jokowi dalam pidatonya disertai dengan kemerian tepuk tangan dari seluruh tamu undangan.
Jokowi kemudian meneken Keppres soal keputusan tersebut. Hari libur 1 Juni akan berlaku mulai tahun depan. Jokowi meminta Pancasila harus terus diamalkan oleh segenap rakyat Indonesia. Dia juga mengutip pesan Presiden Sukarno agar rakyat Indonesia senantiasa bergotong-royong demi memajukan bangsa.
 |
| Bung Karno |
Dalam acara itu hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Menko PMK Puan Maharani, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, MenPANRB Yuddy Chrisnandi, Ketua DPR Ade Komarudin, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan lainnya.
Seperti diketahui, Penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila atas permintaan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III. Dengan alasan sebagi berikut:
Bulan Juni – Juli dikenal dalam sejarah sebagai Bulan Bung Karno. Ada empat peristiwa istimewa yang dihormati oleh kaum Sukarnois di Indonesia yakni Hari Lahir Pancasila (1 Juni ), Hari Lahir Bung Karno ( 6 Juni ), Hari Wafat Bung Karno ( 21 Juni ) dan Hari Lahir Partai Nasional Indonesia PNI ( 4 Juli ). Dan dorongan agar pemerintah pusat segera menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila terus digelorakan oleh The Sukarno Center Tampaksiring. Sebagaimana diungkap oleh Sukmawati Sukarno Putri (Ketua Dewan Pembina),
“Saya berharap Presiden RI dapat menetapkan segera tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahirnya Pancasila. Sesuai dengan fakta sejarah terkait pidato Bung Karno sebelum Indonesia Merdeka. Ini cita – cita tertunda sejak Indonesia Merdeka, dan jika ini berhasil ini bagian dari Revolusi Bung Karno yang bisa diselesaikan.”ungkap Sukmawati Sukarno Putri yang juga Ketua Umum DPP PNI Marhaenisme ini.
 |
| Presiden Ir. H. Joko Widodo, Senator RI Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS III, dan Ibu Sukmawati Sukarno Putri ( Ketum DPP PNI Marhaenisme ) di Istana Mancawarna Tampaksiring (30 Mei 2016) |
Hal senada diungkap oleh Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III yang menyatakan dorongan agar tradisi Bulan Bung Karno agar tetap dihidupkan diseluruh Indonesia.
“Saya minta kepada seluruh kader – kader Sukarnois di Bali dan seluruh Indonesia, mari kita semarakkan Juni sebagai Bulan Bung Karno, dan sudah saatnya anak muda tahu dan melek sejarah. Bung Karno bukan saja milik Indonesia tapi milik 109 Negara Asia Afrika, dan banggalah Bali dan trah Brahmana Pasek Bale Agung yang berhasil melahirkan seorang Putra Fajar ( Sang Karna ). Inisiatif akan Bulan Bung Karno harus didengungkan terus menerus.”ungkap Gusti Wedakarna putra dari tokoh besar PNI Bali, (alm) Shri Wedastera Suyasa ini.
Dan terkait Bulan Bung Karno, pihaknya akan menyelenggarakan sejumlah kegiatan dibeberapa provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten dan Bali.
“Kami adalah pelaku sejarah dari kejamnya Orde Baru. Selama 32 tahun, kaum marhaen tertekan dan orang PNI banyak mendapat menderita dari rezim fasis Soeharto. Termasuk bagaimana kaum PNI berhadapan dengan PKI dimasa sulit. Saya setuju kita harus waspadai kebangkitan PKI dan paham anti Pancasila dizaman ini termasuk keberadaan Islamic State ( ISIS ). Saya kira, bangsa ini boleh saja memaafkan sejarah, tapi jangan sesekali meninggalkan sejarah ( Jas Merah ) Bung Karno.”ungkap Gusti Wedakarna yang juga anggota DPD RI termuda dari Bali ini.
Hal lainnya, Gusti Wedakarna mengucapkan terimakasih atas upaya Presiden RI Joko Widodo yang telah menandatangani Peraturan Pengganti Undang – Undang ( Perpu ) No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
“Dua hari sebelum Presiden menandatangani Perpu, Komite III DPD RI Bidang Anak, Pemuda, Perempuan dan Kesra yang dipimpin GKR Hemas bersama kami sudah menyatakan sikap di Senayan. Saya mengucapkan terimakasih atas inisiatif Presiden telah menandatangani Perpu. Selanjutnya tugas kami diparlemen untuk mengawal UU terkait dan syukurlah saat ini sudah masuk ke Prolegnas Prioritas.”ungkap Gusti Wedakarna yang President The Sukarno Center ini.
0 Response to "Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahirnya Pancasila"
Posting Komentar